Akhmad Marjuki Serap Aspirasi Warga Cibitung, Siap Kawal Usulan Infrastruktur
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di GOR RW 19, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Desa Wanajaya, para Ketua RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta warga setempat yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Dalam sambutannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa menyerap aspirasi masyarakat merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD yang diatur dalam tata tertib dewan. Melalui kegiatan ini, wakil rakyat turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai kebutuhan konstituennya.
“Salah satu bagian dari tugas saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah turun langsung ke masyarakat agar memahami apa yang menjadi keinginan konstituen saya,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh keluhan dan usulan yang disampaikan warga akan dicatat dan dibawa ke forum DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dibahas bersama pemerintah daerah.
“Semua aspirasi bapak dan ibu akan saya kawal dan perjuangkan agar dapat direalisasikan, baik terkait infrastruktur jalan, penanganan lintasan, saluran irigasi, maupun peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Menurut Marjuki, kegiatan pengawasan ini menjadi momentum penting untuk memastikan program pembangunan disusun secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mendorong warga untuk aktif menyampaikan berbagai usulan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Selain menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV, Akhmad Marjuki juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan saluran air, peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, hingga penyediaan fasilitas umum yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah.
Warga berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan tindak lanjut yang nyata sehingga berbagai usulan yang telah disampaikan dapat direalisasikan pada program pembangunan mendatang.
